Berita Papua, Sentani — Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Jayapura mendapat penolakan dari Pemuda dan Mahasiswa Grime Nawa.
Mereka mendesak penundaan dengan alasan status siaga bencana dan adanya dualisme ketua carateker yang dinilai melanggar AD/ART organisasi.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 17.00 hingga 20.00 WIT, di Pondok Adat Dewan Adat Suku Namblong, Kampung Nimbokrang Sari, Distrik Nimbokrang, pada Minggu (19/4/2026).
Adolof M. Sanuel inisiator rapat yang juga kader DPD KNPI Kabupaten Jayapura, mengemukakan 3 alasan utama penundaan Musda.
Pertama, ketidakstabilan keuangan daerah akibat efisiensi anggaran nasional. Kedua, status siaga darurat bencana yang masih berlaku di Kabupaten Jayapura.
“Kondisi keuangan daerah saat ini belum stabil,” kata Adolof kepada BeritaPapua.co, Selasa (21/4/2026).
Bencana yang melanda wilayah tersebut meliputi luapan Danau Sentani yang merendam 4 distrik, yakni Ebung Fauw, Sentani Timur, Sentani, dan Waibu. Selain itu, banjir juga menerjang Distrik Kemtuk Gresi, abrasi di pantai Distrik Yokari, jembatan putus akibat longsor di Distrik Yapsi, serta akses jalan menuju Distrik Airu yang lumpuh total.
Alasan ke-3 yang disorot adalah adanya dualisme kepemimpinan carateker KNPI Kabupaten Jayapura. Adolof menilai salah satu versi kepengurusan menyalahi aturan karena ketua carateker justru maju sebagai calon ketua DPD.
“Tugas carateker melaksanakan Rapimpurda dan Musda, bukan mencalonkan diri,” tegasnya.
Ketua MPI KNPI Distrik Namblong, Andreas Swewali, menyatakan keberatan dengan terbitnya surat penunjukan carateker baru. Ia menegaskan bahwa 16 dari 19 SK KNPI distrik di Kabupaten Jayapura masih aktif.
“Saya secara pribadi merasa dilecehkan. Secara legitimasi hukum SK kami masih aktif,” ujarnya.
Andreas juga mengkritik Ketua Carateker KNPI Distrik Kemtuk yang merekomendasikan dirinya sendiri sebagai calon ketua DPD.
“Ini lucu. Apa oknum tersebut memahami fungsi tugas carateker atau tidak? Ini jelas tidak sesuai AD/ART. Kami menolak dengan tegas,” katanya.
Menurut Andreas, tahapan pendaftaran bakal calon ketua yang terlalu singkat dikhawatirkan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas.
“Kita harap Musda tidak terkesan memilih kucing dalam karung. Sebaiknya ditunda dulu,” imbuhnya.
Tokoh Pemuda Adat Klesi, Hendrik Elli juga mengingatkan fungsi KNPI sebagai wadah pembentukan kader.
“Untuk menghasilkan produk generasi pemuda yang baik, harus dimulai dari input yang baik, proses juga harus baik, agar output-nya baik pula,” ucapnya.
Ketua KNPI Distrik Nimbokrang, Welem Pariri, menyampaikan hasil rapat dirangkum dalam Pernyataan Sikap Pemuda dan Mahasiswa Grime Nawa.
Pernyataan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Pemuda Grime Nawa, Mika Udam, dan Ketua Ikatan Mahasiswa Grime Nawa, Mickael Waicang.
Pernyataan itu memuat 2 poin. Pertama, mendukung penuh kepemimpinan Bupati, Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris R. Yocku periode 2025–2030. Ke-2, mendesak Bupati Jayapura untuk menunda pelaksanaan Musda DPD KNPI Kabupaten Jayapura.
Penundaan didasarkan pada situasi siaga darurat bencana serta dualisme carateker versi Ketua DPP KNPI Riano Pajaitan dan versi Ketua DPP KNPI Haris Pertama.
Para pemuda mendesak Bupati melalui Kesbangpol dan Dispora segera memfasilitasi penyatuan carateker. DPRK Kabupaten Jayapura juga diminta menindaklanjuti aspirasi terkait dualisme kepengurusan tersebut.
“Musyawarah Daerah DPD KNPI dapat dilaksanakan setelah adanya penyatuan Carateker Ketua KNPI Kabupaten Jayapura. Hanya satu KNPI,” tegas pernyataan sikap itu.
(Yan Mofu)
