Berita Papua, Sentani — Polres Jayapura mempertegas komitmen anti korupsi melalui penandatanganan bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut digelar di Aula Obhe Reay May Polres Jayapura, Rabu (22/4/2026).
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P. Helan memimpin langsung penandatanganan yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta para pejabat utama dan personel Polres Jayapura.
Dalam sambutannya, Kapolres mengingatkan bahwa predikat WBK yang telah diraih Polres Jayapura pada tahun 2018 harus dijaga dan ditingkatkan.
“Tidak ada ruang untuk praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun di Polres Jayapura. Seluruh pelayanan harus sesuai ketentuan yang berlaku dan transparan. Ini komitmen yang harus kita pegang bersama,” tegas Dionisius.
Ia menilai bahwa mempertahankan prestasi lebih berat daripada meraihnya.
“Kita tidak hanya mempertahankan WBK, tetapi harus melangkah menuju WBBM. Ini membutuhkan kerja sama, komitmen, dan integritas dari seluruh personel,” katanya.
Seluruh jajaran Polres Jayapura diminta untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Gilberd R. Yakwart menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Polres Jayapura.
“Ini adalah langkah strategis dan komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bebas dari korupsi serta berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat mendukung upaya ini,” ujar Gilberd.
Menurutnya, penandatanganan komitmen Zona Integritas ini menjadi wujud nyata sinergi antar lembaga demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui komitmen Zona Integritas, Polres Jayapura menyatakan tekad untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Fokus utamanya adalah mendorong perubahan budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar.
(Yan Mofu)
