Berita Papua, Sentani — Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap kampung di Papua dinilai tidak efektif dan berpotensi memboroskan anggaran negara. Bahkan, program tersebut bersama Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang 2029.
Penilaian itu disampaikan Ketua LSM Papua Bangkit, Hengki Yoku di Sentani, Rabu (20/5/2026).
Menurut Hengki, tujuan koperasi memang baik, tetapi penerapan 1 koperasi untuk 1 desa di Papua tidak sesuai dengan kondisi demografis setempat.
Ia menjelaskan, berdasarkan undang-undang desa, jumlah penduduk per desa di Papua rata-rata hanya sekitar 100 jiwa.
“Kalau setiap desa satu koperasi, bisa dibayangkan setiap 5 kilometer kita bisa ketemu 5 sampai 7 koperasi,” ujarnya.
Ia menilai model tersebut tidak efisien. Hengki mengusulkan agar 5 hingga 6 kampung digabung dalam satu koperasi serba usaha, mengingat setiap kampung memiliki produk unggulan yang berbeda sehingga bisa dikelola dan dipasarkan secara kolektif.
Hengki juga memperingatkan agar pembentukan koperasi tidak dibebankan pada kas desa atau kampung.
Ia meragukan manfaat koperasi akan sampai ke masyarakat, mengingat pertumbuhan koperasi di Indonesia dan Papua hingga saat ini belum optimal.
“Sampai hari ini kita tahu bagaimana pertumbuhan koperasi di Indonesia dan Papua. Saya 100% tidak yakin masyarakat di kampung akan merasakan manfaat dari koperasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dan program MBG sama-sama merupakan program pusat dengan alokasi anggaran dari APBN.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani desa dan kampung.
“Uang di desa dan kampung harus fokus kepada produktivitas. Kalau tujuannya membangun perekonomian, tidak perlu ramai-ramai setiap kampung harus ada koperasi. Itu akan jadi monumen-monumen yang tidak produktif,” katanya.
Hengki juga mengkritisi potensi penyalahgunaan ke-2 program tersebut untuk kepentingan politik.
Ia menyebut program itu rawan diselewengkan untuk kepentingan menjelang Pemilu 2029.
“Buruknya, program Koperasi Desa Merah Putih maupun MBG itu dikawal oleh pihak tertentu sehingga seolah-olah yang salah dianggap benar, yang kerja semua mereka,” ujarnya.
Meski demikian, Hengki menekankan bahwa yang lebih penting saat ini adalah menjaga stabilitas masyarakat di tengah populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa.
Ia mengingatkan tantangan distribusi penduduk dan ekonomi, dengan 65 persen wilayah berupa lautan dan hanya 35 persen daratan yang sebagian besar pegunungan.
“Jika distribusi penduduk, pendapatan, dan usaha tidak dikelola dengan baik, kita sedang merancang kehancuran,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
