Berita Papua, Sentani — Kepala Kampung Adat Bambar, Orgenes Kaway, menyuarakan kekecewaan atas pemangkasan dana desa yang dinilai menghambat pembangunan di tingkat kampung. Dana yang sebelumnya mencapai Rp1,7 miliar per kampung kini hanya tersisa Rp300–400 juta dan dicairkan bertahap.
“Kalau Rp300 juta ya pasti dapat Rp100 juta. Rp100 juta itu mau bikin apa? Belum operasional, program yang kami mau kerjakan juga mungkin tidak bisa jalan,” ujarnya.
Menurut Orgenes, sejak era Presiden Joko Widodo, dana desa memberi dampak nyata bagi 148 kampung di Kabupaten Jayapura. Dana langsung dirasakan masyarakat untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan tanpa harus menunggu kebijakan kabupaten.
“Selama ada dana kampung, kebijakan pemerintah kabupaten tidak tersentuh. Hanya dengan dana kampung itu yang bisa membangun masyarakat di kampung-kampung,” katanya.
Namun sejak tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terjadi pemangkasan besar-besaran. Ia menilai arah pembangunan kini berbalik dari kampung ke kota, sementara kebutuhan dasar masyarakat di Papua belum berubah.
“Kita sudah 80 tahun merdeka. Seharusnya kita maju, tapi justru terbalik. Bukan lagi untuk mengobati, tapi untuk menderita,” ujarnya.
Keluhan utama muncul karena program pusat seperti Makan Bergizi Gratis [MBG] dan Koperasi Merah Putih dibebankan ke dana desa. Menurutnya, hal itu membuat dana yang seharusnya untuk pembangunan kampung justru berkurang.
“Kalau boleh, programnya dari pusat, dananya juga dari pusat. Jangan ganggu dana kampung, dana desa. Ini semua dana desa dibagi-bagi di pusat, baru ke sini hanya untuk nama saja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besaran dana yang tersisa tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Dengan 6 ribu warga, dana Rp100 juta dinilai tidak cukup untuk menjalankan program apapun.
“100 juta itu sama dengan 100 ribu. Mau bikin apa? Naik taksi dari sini ke Jayapura saja sudah habis,” katanya.
Orgenes meminta Bupati Jayapura, melalui Kepala BPPK, untuk memperjuangkan pengembalian dana desa ke pemerintah pusat. Ia meminta agar rasionalisasi hanya dilakukan pada instansi terkait, bukan pada dana kampung.
“Kalau boleh rasionalisasi itu hanya terjadi di instansi terkait, karena mereka pengguna anggarannya setiap tahun. Kampung hanya mengharapkan dana itu turun, baru bisa bangun,” jelasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar program MBG dan Koperasi Merah Putih dihentikan di Kabupaten Jayapura dan seluruh Papua jika tujuannya tidak tercapai.
“Kalau seluruh masyarakat sepakat, mari kita tolak MBG dengan program Koperasi Merah Putih. Karena itu uang dari kampung yang di kembalikan untuk diolah,” ujarnya.
Orgenes juga mengkritik kualitas pelaksanaan program MBG. Ia menilai makanan yang di bagikan tidak layak dan berpotensi mengganggu kesehatan siswa.
“Makanan yang dibagikan kepada mereka itu makanan basi. Makanan yang sudah dari malam sampai pagi. Anak-anak juga sakit,” ujarnya.
Ia menyebut makanan bergizi hanya disajikan saat ada kunjungan pejabat. Di luar itu, kualitasnya jauh dari standar.
“Mau makan makanan bergizi. Makanan bergizi itu ketika ada kunjungan bupati, presiden. Tapi ketika lewat, saya makan nasi kuning lebih bergizi daripada yang dimasak kelompok yang sudah terima tanggung jawab itu,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti besarnya anggaran operasional MBG yang dinilai tidak sebanding dengan hasil. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar dana MBG dialihkan untuk membiayai pendidikan anak Papua hingga ke luar negeri.
“MBG lebih baik dikembalikan. Jadikan anak-anak Papua sekolah gratis sampai ke luar negeri. Dana itu cukup untuk 20–30 orang. Kalau dibiayai mereka, lebih bagus supaya mereka jadi pemimpin yang cerdas di atas tanah Papua ini,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menolak program MBG dan Koperasi Merah Putih jika tidak memberikan manfaat nyata.
“Jangan jadikan proyek kalau mau mencerdaskan masyarakat. Jangan jadikan proyek untuk kepentingan kamu,” katanya.
Orgenes menutup dengan harapan agar pemerintah lebih berpihak pada rakyat kampung yang selama ini hidup dari dana desa.
“Selamatkan rakyat. Jangan selamatkan pejabat. Hari ini sistem pejabat menjadi terkuat, baru rakyat nanti jadi apa,” katanya.
(Yan Mofu)
