Berita Papua, Sentani — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua, Elisa Bouay, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat membantu siswa. Namun ia meminta pemerintah mengevaluasi pola penyaluran agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
“Dari sisi positif, MBG sangat baik dan menolong adik-adik kita, khususnya siswa SD, SMP, bahkan SMA. Mereka mendapat makanan gratis sehingga tidak membebani orang tua,” ujar Elisa di Jayapura di Sentani, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, program yang dibentuk langsung oleh Presiden ini telah membantu banyak siswa di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Namun Elisa menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Tim yang dibentuk mengelola sendiri tanpa melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Padahal yang tahu kondisi siswa di sekolah hanya pihak sekolah, dan yang tahu selera makan anak hanya orang tua,” katanya.
Elisa mencontohkan pola yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada orang tua, sehingga orang tua yang menyiapkan makanan sesuai kebutuhan dan kesukaan anak.
“Bantuan kalau dalam bentuk makanan, yang tahu persis selera anak itu orang tua, bukan tim. Jangan semua dikasih nasi ayam, sementara ada anak yang lebih suka telur atau ikan. Makanan anak-anak beda-beda, tidak sama,” ujarnya.
Ia juga mendapat laporan dari sejumlah kepala sekolah SMA dan SMP bahwa makanan yang diterima siswa sering basi karena dimasak sejak malam dan baru disajikan siang hari.
“Ini berapa kali saya dapat informasi, mereka terima makanan basi. Biaya yang keluar besar, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Mubazir, nasi dikasih tapi dibuang, rugi,” katanya.
Elisa menilai keterlibatan guru dan orang tua penting agar program berjalan efektif. Ia mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung ke orang tua, misalnya setiap dua minggu sekali, lalu orang tua yang memasak untuk anaknya.
“Pihak sekolah tinggal terima laporan. Nanti laporan itu naik ke pemerintah daerah, dinas pendidikan, bupati, dan tim yang dibentuk presiden. Jadi jangan tim itu lagi yang bentuk dapur sendiri,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Ini harus dipoles. Karena rugi, biaya yang keluar cukup besar. Makanan basi jangan sampai turun lagi, jangan sampai berlaku di siswa. Rugi, dibuang, karena itu uang,” pungkas Elisa.
(Yan Mofu)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua, Elisa Bouay, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat membantu siswa. Namun ia meminta pemerintah mengevaluasi pola penyaluran agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
“Dari sisi positif, MBG sangat baik dan menolong adik-adik kita, khususnya siswa SD, SMP, bahkan SMA. Mereka mendapat makanan gratis sehingga tidak membebani orang tua,” ujar Elisa di Jayapura di Sentani, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, program yang dibentuk langsung oleh Presiden ini telah membantu banyak siswa di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Namun Elisa menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Tim yang dibentuk mengelola sendiri tanpa melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Padahal yang tahu kondisi siswa di sekolah hanya pihak sekolah, dan yang tahu selera makan anak hanya orang tua,” katanya.
Elisa mencontohkan pola yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada orang tua, sehingga orang tua yang menyiapkan makanan sesuai kebutuhan dan kesukaan anak.
“Bantuan kalau dalam bentuk makanan, yang tahu persis selera anak itu orang tua, bukan tim. Jangan semua dikasih nasi ayam, sementara ada anak yang lebih suka telur atau ikan. Makanan anak-anak beda-beda, tidak sama,” ujarnya.
Ia juga mendapat laporan dari sejumlah kepala sekolah SMA dan SMP bahwa makanan yang diterima siswa sering basi karena dimasak sejak malam dan baru disajikan siang hari.
“Ini berapa kali saya dapat informasi, mereka terima makanan basi. Biaya yang keluar besar, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Mubazir, nasi dikasih tapi dibuang, rugi,” katanya.
Elisa menilai keterlibatan guru dan orang tua penting agar program berjalan efektif. Ia mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung ke orang tua, misalnya setiap dua minggu sekali, lalu orang tua yang memasak untuk anaknya.
“Pihak sekolah tinggal terima laporan. Nanti laporan itu naik ke pemerintah daerah, dinas pendidikan, bupati, dan tim yang dibentuk presiden. Jadi jangan tim itu lagi yang bentuk dapur sendiri,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Ini harus dipoles. Karena rugi, biaya yang keluar cukup besar. Makanan basi jangan sampai turun lagi, jangan sampai berlaku di siswa. Rugi, dibuang, karena itu uang,” pungkas Elisa.
(Yan Mofu)
