Berita Papua, Sentani — Ratusan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPR Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kamis 21/5/2026.
Aksi ini dipimpin Koordinator Aksi Damai Peduli Guru Honorer PAUD/KB dan TK, Magdalena Rumbiak.
Ia menyebut para guru telah menunggu pembayaran insentif sejak 2025, namun hingga Mei 2026 belum ada realisasi.
“Masalah yang selama ini kami alami, insentif tahun 2025 dijanjikan akan dibayarkan. Hingga Desember 2025 kami tunggu, tapi tidak ada realisasi. Lalu dijanjikan lagi akan dibayarkan di triwulan kedua, sampai sekarang juga belum,” ujar Magdalena usai menyerahkan aspirasi kepada Anggota DPR Kabupaten Jayapura Bob Banundi.
Menurutnya, para guru sebelumnya sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD, namun belum ada kepastian. Pertemuan dengan DPR baru dilakukan kali ini.
“Dari 1,5 tahun kami menunggu itu tidak mudah. Selama ini guru honorer PAUD/TK di Kabupaten Jayapura tidak pernah mengalami kasus seperti ini. Biasanya per enam bulan sudah dibayarkan,” katanya.
Magdalena menjelaskan, insentif yang sebelumnya Rp200 ribu per bulan telah naik menjadi Rp400 ribu pada tahun ini. Namun kenaikan itu belum pernah dibayarkan.
“Walaupun awalnya hanya 200 ribu, Puji Tuhan tahun ini naik jadi 400 ribu. Tapi 400 ribu itu malah tidak dibayarkan sampai 1,5 tahun ini,” ujarnya.
Aksi damai ini diikuti guru honorer PAUD/KB, TK, dan SPS. Mereka menuntut tiga hal: pembayaran penuh insentif 2025, kelanjutan insentif 2026, dan pengembalian Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) yang hilang sejak 2023.
“Kami minta insentif 2025 dibayar full, tidak setengah-setengah. Kemudian insentif 2026 harus tetap diadakan, dan TKD yang hilang di tahun 2023 dikembalikan di Oktober 2026 atau diadakan lagi dengan pembayaran full,” jelas Magdalena.
Ia berharap DPR dapat mengawal aspirasi mereka dan mempertemukan para guru dengan dinas terkait.
“Kami guru-guru ini tidak paham soal keuangan. Karena itu kami minta DPR bisa mempertemukan kami dengan semua pihak terkait,” katanya.
Magdalena juga meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib guru PAUD/TK yang selama ini mengabdi tanpa kepastian hak.
“Perhatian pemerintah harus ditingkatkan. Jangan sampai selama ini kami tidak mendapat hak apapun,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
