Berita Papua, Jayapura — Tokoh Adat Papua asal Sentani, Orgenes Kaway, mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih di Papua. Ia menilai ke-2 program yang digagas pemerintah pusat ini tidak berjalan sesuai tujuan di lapangan.
Menurutnya, tim MBG sudah dibentuk di Doyo untuk menangani tiga sekolah. Namun hingga kini bangunan dapur yang dijanjikan belum dibangun, sementara program MBG sudah berjalan.
“Tadinya tujuannya bagus. Kami di sini juga ada dapur. Saya juga ikut meletakkan batu pertama. Tim urusnya sudah lengkap, ditangani Panitia Provinsi dan Kabupaten. Tapi bangunannya belum dibangun sampai hari ini, MBG sudah jalan. Ini kan lucu,” ujarnya Orgenes Kaway di Doyo Baru, Kampung Adat Bambar, Kamis (21/5/2026).
Ia mengatakan, pengurus yang dibentuk di kampung juga tidak lagi mengetahui perkembangan program. MBG yang masuk ke Doyo disebut berasal dari luar, bukan dikelola masyarakat setempat.
“Pengurus yang dibentuk juga hari ini tidak tahu. Saya dengar MBG itu dari luar masuk ke Doyo. Pertanyaannya, sebenarnya untuk siapa ini?” katanya.
Orgenes juga menyinggung munculnya Koperasi Merah Putih di kampung. Menurutnya, setiap kepala kampung, termasuk dirinya, diminta membentuk pengurus dan membuat akta notaris. Dana awal Rp30 juta dari kampung sudah disetorkan, namun pembangunan kini diambil alih TNI.
“Dana awal dari kampung itu sudah kami kasih Rp30 juta. Sampai hari ini bukan lagi masyarakat kampung yang mau bangun, tapi dibangun oleh TNI. Masalah tanah kita siapkan, tapi danramil suruh datang, anak buahnya bilang tidak jadi,” ujarnya.
Ia menilai keterlibatan pejabat dalam pengelolaan dana besar membuka peluang korupsi. Makanan yang disediakan juga dinilai tidak bergizi dan sering basi karena dimasak sejak malam.
“Makan yang disediakan itu bukan makanan bergizi. Lebih baik makan di rumah, lebih sehat daripada makan makanan yang dimasak sejak kemarin malam, dipanaskan, lalu diantar pagi. Ini merugikan, tidak ada manfaatnya untuk mencerdaskan anak bangsa,” katanya.
Orgenes mencontohkan tokoh Papua terdahulu yang cerdas meski hanya mengonsumsi makanan sederhana seperti ikan bakar dan keladi. Ia meminta pemerintah menghentikan program MBG dan mengalihkan dana untuk pendidikan gratis.
“Kalau boleh, hentikan saja MBG-nya. Lebih baik gratiskan sekolah atau bayar palang-palang sekolah. Uangnya bisa dialihkan ke situ supaya pendidikan berjalan mulus,” ujarnya.
Ia juga menyebut banyak sekolah di Kabupaten Jayapura dipalang warga karena persoalan tanah, termasuk di Simporo. Menurutnya, hal ini terjadi karena masyarakat tidak merasa sejahtera dan tidak dilibatkan.
“Pak Presiden yang terhormat, programmu bagus, tapi salah sasaran. Untuk di Papua tidak bisa. Wilayahnya luas, orang hidup dengan makan yang biasa-biasa. Kami makan untuk kenyang saja, bukan untuk tambah gizi,” katanya.
Desak Dana Dikembalikan ke Rakyat PapuaOrgenes juga mempertanyakan keberlanjutan Koperasi Merah Putih yang didirikan di kampung-kampung. Ia menilai di daerah seperti Netar tidak jelas siapa yang akan menjadi pembeli karena jumlah penduduk sedikit dan warung warga sudah ada.
“Bisa bangun koperasi di kampung, siapa yang mau beli? Kalau di Doyo masih bisa, karena semua warung masyarakat ada. Tapi kalau bangun di Netar, satu. Di mana lagi? Nanti siapa yang mau beli?” katanya.
Ia menyarankan agar jika barang di koperasi digratiskan dan dibagikan ke rakyat, maka tidak masalah. Namun jika barang dijual kembali ke masyarakat, ia menilai itu justru menyulitkan warga.
“Kalau dijual ke rakyat, sama saja menyiksa rakyat. Rakyat sudah setengah mati, mau ditambah setengah mati lagi,” ujarnya.
Orgenes juga mempertanyakan sumber dana pembangunan koperasi tersebut. Ia menyebut koperasi yang dibentuk warga Papua sejak era Bartabas Rebu hingga Matius Fakhiri tidak pernah mendapat dukungan dana pemerintah.
“Pertanyaan saya, uang dari mana kamu bangun itu? Bisa kah kerja sama dengan Gubernur Papua dan Bupati Jayapura? Kalau uang dari sana langsung kamu tangani, ini memangnya uang TNI-Polri punya?” katanya.
Ia mendesak pemerintah mencabut program MBG dan Koperasi Merah Putih, lalu mengembalikan dana ke daerah. Menurutnya, pemekaran daerah otonomi baru harus disertai dana yang cukup agar Papua bisa sejahtera.
“MBG cabut, koperasi cabut, kembalikan uang. Sudah mekar, kenapa tahan-tahan uang? Berani membuat pemekaran daerah otonomi baru itu harus berani kasih uang, karena Papua butuh uang,” tegasnya.
Orgenes mengajak masyarakat Papua bersatu menolak kedua program tersebut dan meminta dana Rp16 triliun yang diambil pusat dikembalikan ke Papua.
“Kami mau sejahtera bukan dengan MBG, kami mau sejahtera bukan dengan Koperasi Merah Putih. Tapi kami sejahtera dengan uang. Rp16 triliun yang diambil pusat, kembalikan ke Papua,” ujarnya.
Ia meyakini jika dana itu diserahkan langsung, anak-anak Papua bisa hidup tanpa beban dan menjadi cerdas.
“Kalau mau sejahterakan orang Papua, kasih kami uang. Tidak usah Rp16 triliun, satu provinsi kasih Rp10 triliun saja sudah cukup. Papua tidak seperti dulu, kami akan hidup sejahtera,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
