Berita Papua, Sentani — Para Ondofolo dari wilayah Sentani Timur, Sentani Tengah, dan Sentani Barat melakukan rapat besar Rayoyang Bhuyakha yang diinisiasi untuk memperkuat persatuan dan menyatukan sikap dalam menyikapi berbagai persoalan strategis di Kabupaten Jayapura, di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jumat (24/07/2026)
Rapat tersebut menjadi forum musyawarah para pemimpin adat untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan masyarakat, serta menciptakan situasi yang aman dan damai di Kabupaten Jayapura.
Pada pertemuan tersebut, sejumlah Ondofolo dan tokoh adat Sentani menyatakan sikap dan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas.
Usai rapat besar rayoyang bhuyaka pertemuan itu, para pemimpin adat satu suara menolak rencana aksi demonstrasi KNPB Pada 3 Agustus dan sekaligus merumuskan usulan strategis untuk kemajuan masyarakat Sentani.
Rapat yang dihadiri Ondoafi dari berbagai kampung adat ini membahas tiga agenda utama: penguatan soliditas lembaga adat, pencetusan wilayah otonomi baru, dan penegasan komitmen menjaga kondusivitas menjelang HUT ke-81 RI dan agenda FDS.
Ketua Panitia, Anderson Tokoro, Ondoafi, mengatakan pertemuan ini diharapkan melahirkan program baku yang menjadi barometer bagi seluruh Ondoafi dan masyarakat adat Sentani.
Dua poin penting yang akan diajukan ke pemerintah adalah: Pertama, pencetusan Kota Madya. “Kita minta kota madya kepada pemerintah. Kota madya,” tegas Anderson.
“Hak asal-usul harus jelas. Karena ada saudara-saudara kita dari gunung minta untuk pembuatan kampung di tanah adat kami. Itu tidak bisa karena kita kembali kepada asal-usul yang sudah diakui oleh negara,” jelasnya.
Menyikapi rencana aksi KNPB tanggal 3 mendatang, para tokoh adat menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi anarkis dan demonstrasi di wilayah adat Sentani.
“Kita tidak akan mengizinkan di wilayah kita terjadi sikap-sikap anarkis. Apalagi demonstrasi, itu tidak boleh,” kata Anderson.
Senada, Ondofolo Heram Dasim Klebeu, Harley Ohei* dari wilayah Timur juga telah sejak awal meminta Polri tidak memberi izin demo di Jayapura.
“Karena itu akan berujung kepada hal anarkis, itu sudah pasti. Dan itu sering terjadi. Jayapura ini daerah zona damai. Jangan menyuarakan di sini. Kalau mau menyuarakan hak, silakan di tanah mereka atau di DOB,” ujarnya.
Para tokoh adat juga mengimbau masyarakat asli Papua maupun non-Papua agar tidak terhasut dan tidak ikut dalam aksi yang membuat situasi tidak tenang.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan pelaksanaan FDS, para Ondoafi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian.
“Kami pemimpin masyarakat hukum adat Suku Sentani berkomitmen menjaga wilayah adat kita harus aman demi kemajuan masyarakat. Mari kita ciptakan situasi yang baik. Jangan ada aksi-aksi yang membuat ketidaknyamanan di Kabupaten Jayapura, khususnya di wilayah adat Suku Sentani,” ujar salah satu tokoh adat.
Anderson juga mengajak pemuda Papua khususnya di Kabupaten Jayapura untuk tidak terpengaruh ajakan dari luar.
“Kembali kepada satu fokus kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI tetap menjadi harga mati,” tutupnya.
Turut hadir dalam konferensi pers: Ondofolo Kampung Sosiri Boaz Asa Enock, Ondofolo Yoka David R Mebri, Kepala Suku Doyo Lama Barnabas Nukuboy, Ondofolo Kampung Yobeh Bernard Felle, Ondofolo Kampung Abar Cornelis Doyapo, Ondofolo Babrongko Ramses Wally, Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo, Ondofolo Kampung Putali Jhon Victor Minum, dan Ondofolo Puay Yakob Fiobetauw.
Melalui rapat besar ini, para Ondoafi/Ondofolo berharap seluruh masyarakat terus memperkuat persatuan, menghormati hukum adat, serta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Jayapura.
(Yan Mofu)
