Berita Papua, Sentani — Aksi pemalangan di ruas jalan Nendali menuju Yabaso Pantai, Kampung Ifar Besar Jeku, disebut sebagai dampak lanjutan dari pemalangan sebelumnya di Asey Besar, Asey Kecil, dan Nendali.
Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kelancaran Festival Danau Sentani (FDS) yang puncaknya akan dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 3 September 2026.
“saya merasa bahwa pemalangan yang sekarang terjadi antara Kampung Nendali menuju Yabaso ini akibat dari pemalangan yang terjadi di Asey Besar, Asey Kecil, dan Nendali,” ujarnya Ramses Wally, saat berada di lokasi, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, pemalangan juga terjadi di jalan alternatif menuju lokasi Khalkote, tempat pelaksanaan kegiatan pra-festival.
“Di mana jalan alternatif menuju Khalkote. Sekarang dengan adanya kegiatan festival atau pra FDS yang diadakan di Khalkote. Nah itu menjadi rujukan bahwa jalan baru alternatif Nendali menuju yabaso pantei juga akan di palang masyarakat,” Katanya.
Menurutnya, setelah Gubernur menyelesaikan pembayaran untuk tiga kampung tersebut, pengaruhnya berlanjut ke masyarakat di Nendali, Yabaso Pantei juga ikut melakukan pemalangan.
Ramses meminta pemerintah bersikap tegas dan duduk menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat.
“Karena ini merupakan dampak yang terus berjalan dan pemerintah harus tegas. Karena ini adalah dosa masa lalu, dosanya kepemimpinan masa lalu. Saat itu pembangunan sudah berjalan dan jalan itu dibuka dananya sudah ada,” ujarnya.
“Kenapa tidak diselesaikan dan tidak dibayar kepada pemilik hak ulayatnya sehingga tertunda-tunda sampai masa jabatan bupati masa lalu berakhir dan akhirnya tidak diselesaikan,” lanjutnya.
Ia mendesak pemerintah mengusut ke mana dana yang disebut itu sudah turun 10 tahun lalu.
“Usutlah dana itu kalau kepemimpinan masa lalu tidak selesaikan maka dana itu dikemanakan apakah dikorupsi. Kalau memang dikorupsi harus diusut karena ini anggaran negara. Model-model ini yang membuat negara menuju kehancuran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi kesalahan pembayaran. “Pemerintah juga harus jujur mengaku. Kami sudah bayar salah ke alamat orang yang bukan pemiliknya dan jmasyarakat juga harus jujur mengatakan bahwa tempat ini milik marga atau suku tersebut sehingga ke depan pemerintah tidak lagi membayar ke alamat yang salah,” katanya.
Terkait FDS, ia mengingatkan sisa waktu 7-8 hari lagi menuju puncak acara pada 3 September 2026.
“Ia takut jika Wapres mengetahui kondisi saat ini, bisa-bisa beliau tidak hadir di tanggal 3 sebagai hari puncaknya Festival Danau Sentani,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan di Jalan Yabaso. “Kalau ke Jalan Yabaso, pemerintah harus tegas untuk menjelaskan kepada masyarakat adat bahwa itu dananya sudah ada pada masa kepemimpinan Mantan Bupati Mathius Awoitauw 10 tahun yang lalu. Itu dana sudah turun. Nah kenapa dia tidak membayar, Itu juga harus terbuka,” ujarnya.
Ia mempertanyakan dari mana anggaran jika Bupati Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris Yoku harus membayar sekarang.
“Kalau mereka mau bayar, pertanyaannya uang dari mana. Itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka bisa sabar sambil pemerintah berusaha mencari solusi dengan dana yang ada sekian bisa digeser untuk membayar bertahap demi berjalannya FDS,” katanya.
Ia mengimbau pemerintah segera melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar palang dapat dibuka sebelum puncak FDS dimulai.
“Pemalangan jalan alternatif tersebut juga dapat mempengaruhi ketidakhadiran Wapres jika viral dan diketahuinya. Oleh sebab itu dalam waktu 2-3 hari ke depan pemerintah dapat menyelesaikannya dengan baik kepada masyarakat supaya jangan menjadi problem kedatangan Wapres di FDS,” ujarnya.
“Ini bukan salah Bupati Yunus Wonda dan Gubernur Provinsi Papua Mathius Derek Fakhiri (MDF). Tapi ini adalah dosa masa lalu. Maka, bagaimanapun juga, harus ada komunikasi baik pemerintah dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat supaya tidak menghambat kehadiran Wapres,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
