Berita Papua, Sentani — Sejumlah aktivis pemuda di Kabupaten Jayapura menyatakan penolakan terhadap aksi demonstrasi yang menuntut pergantian Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung.
Mereka meminta seluruh pihak menghormati mekanisme hukum dan prosedur internal partai politik.
Penolakan itu disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 9 April 2026. Para aktivis menilai aksi tersebut tidak mewakili suara masyarakat Kabupaten Jayapura secara keseluruhan.
“Kami sangat tidak setuju jika aksi itu mengatasnamakan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura. Faktanya, hanya melibatkan segelintir kelompok dari kampung tertentu,” tegas aktivis pemuda Kabupaten Jayapura, Harun Ronald Siriyei, di Sentani, Selasa (14/4/2026) malam.
Siriyei menjelaskan, Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 distrik dan tiga wilayah pembangunan. Karena itu, klaim bahwa aksi tersebut mewakili seluruh masyarakat dinilai tidak tepat dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap mengedepankan fakta dan tidak membawa nama besar masyarakat secara keseluruhan.
Siriyei menegaskan, proses pergantian Ketua DPRK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.
Dalam regulasi tersebut, pimpinan DPRK hanya dapat diberhentikan karena 3 hal: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik pengusung.
“Kalau ada kekecewaan, sebaiknya disampaikan melalui anggota DPR sesuai daerah pemilihan masing-masing. Itu jalur yang benar dalam sistem demokrasi kita,” katanya.
Aktivis pemuda Sentani, Berto Tungkoye, menyoroti perbedaan daerah pemilihan antara Ketua DPRK dan peserta aksi. Ruddy Bukanaung berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2 Distrik Sentani, sementara mayoritas peserta aksi berasal dari dapil 5 Distrik Sentani Barat.
Menurut Tungkoye, hal itu menunjukkan aksi demonstrasi tidak mencerminkan aspirasi konstituen yang secara langsung memilih Ketua DPRK.
“Pimpinan DPRK dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui partai politik. Jadi bukan ditentukan melalui aksi di jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan internal di lembaga legislatif harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik. Partai NasDem sebagai partai pengusung memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Aktivis pemuda Tanah Merah, Elisa Bouway, menilai aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor Partai NasDem berpotensi menghambat pembangunan di Kabupaten Jayapura. Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai belum stabil.
“Saya melihat ini sebagai bagian dari aktivitas yang dapat menghambat pembangunan, apalagi jika dikaitkan dengan isu pergeseran pimpinan dewan,” ujarnya.
Bouway mengimbau agar tidak ada pihak yang memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang dapat memicu demonstrasi. Ia menegaskan, mekanisme pergantian pimpinan DPRK merupakan kewenangan internal partai politik dan tidak boleh diintervensi pihak luar.
“Kami minta jangan ada provokasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas,” katanya.
Para aktivis pemuda berharap seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayapura.
“Pada akhirnya, yang kita inginkan adalah pembangunan tetap berjalan dan masyarakat hidup aman serta sejahtera,” pungkas Bouway.
(Yan Mofu)
