Berita Papua, Jayapura — Sebanyak 8 ketua DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Senius Hilapok sebagai Ketua DPD Partai Hanura Papua Pegunungan.
Mereka menilai proses Musyawarah Daerah (Musda) yang melahirkan Kepemimpinan Senius Hilapok pada 11-12 Juli 2025 tidak sah dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh para ketua DPC dalam konferensi pers di Jayapura, Selasa (14/4/2026).
Mereka yang hadir dari wilayah Papua Pegunungan, diantaranya; Ketua DPC Hanura Yahukimo, Kenius Heselo, Ketua DPC Hanura Pegunungan Bintang, Petrus Tekege, Ketua DPC Hanura Mamberamo Tengah, Meli Gombo, Ketua DPC Hanura Tolikara, Spendi Weya, Ketua DPC Hanura Jayawijaya, John Wetipo, Ketua DPC Hanura Yalimo, Zem Pawika dan Ketua DPC Hanura Nduga, Timotius Baye.
Petrus Tekege menyampaikan bahwa setelah terpilih, Senius Hilapok tidak melakukan konsolidasi partai secara umum, terutama kepada para ketua DPC. Sebaliknya, ia langsung menerbitkan surat tugas dan menunjuk pelaksana tugas (PLT) di sejumlah posisi.
“Beliau ambil langkah langsung memberikan surat tugas PLT kepada orang-orang yang sebenarnya tidak kami ketahui, ada yang anggota DPR, ada juga yang bukan dari kader Partai Hanura,” ujar Petrus.
Akibat langkah tersebut, Petrus mengaku para kader senior yang telah lama membesarkan Partai Hanura di wilayah tersebut merasa “dilengserkan secara tidak langsung.”
“Kami yang senior-senior, yang sudah lama sebagai kader, beliau secara tidak langsung lengsarkan kami semua,” tegasnya.
Petrus juga meragukan kapasitas dan kapabilitas Senius Hilapok sebagai pemimpin.
Sebab menurutnya, Hilapok tidak tampil layaknya seorang pemimpin di Papua Pegunungan.
“Kami merasa Saudara Senius Hilapok tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan juga tidak tampil sebagai seorang pemimpin. Karena itu kami merasa rugi. Ke depan pasti kami akan mengalami kegagalan, terutama pemilu yang akan datang, kami akan mengalami kegagalan yang kedua kali, seperti periode yang kemarin,” ungkapnya.
Spendi Weya, Ketua DPC Tolikara, menambahkan bahwa langkah yang diambil para ketua DPC adalah langkah penyelamatan partai.
Ia mengaku sudah menyurati DPP Pusat untuk menyomasi dan meminta peninjauan kembali.
“Kami meragukan kepemimpinan Pak Senius Hilapok. Langkah-langkah beliau dilakukan di luar aturan AD/RT organisasi. Ini bisa mengorbankan kami. Beliau percayakan pengangkatan PLT-PLT di luar kader. Tidak tahu ini penyelamatan partai atau bangun partai seperti apa,” kata Spendi.
John Wetipo, Ketua DPC Jayawijaya, mempertanyakan proses Musda yang digelar pada 23 Januari 2026. Ia mengaku tidak mengetahui adanya musda tersebut.
“Saya sebagai Ketua DPC, saya tidak tahu. Musda dilakukan hanya mewakili dan dikumpulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Saya tidak pernah ikut, tidak pernah buka pendaftaran, rekrut calon-calonnya tidak ada,” ungkap John.
John juga menyoroti rekam jejak Senius Hilapok saat menjabat sebagai anggota DPRD tidak pernah loyal terhadap partai.
“Selama dia menjabat anggota DPRD, tidak pernah loyal di partai. Verifikasi juga kami lakukan waktu di Papua, Pemilu 2024, partai hampir hancur, itu termasuk dia,” katanya.
Para ketua DPC juga menuding Senius Hilapok meminta kontribusi uang kepada para ketua DPC. Tuduhan itu disertai dengan bukti rekaman yang diklaim sudah disiapkan untuk DPP.
“Selalu tagih kontribusi ke DPC. Minta-minta uang ke DPC, 5 juta siapa yang jadi ketua DPC kontribusinya itu 5 juta. Dan juga minta 200 juta untuk yang jadi ketua DPD. Hal ini mematikan misi partai ke depan,” ungkap salah satu ketua DPC.
“Kita lampirkan dengan rekaman,” tegasnya.
Kenius Heselo, Ketua DPC Yahukimo, menyebut kehadiran Senius Hilapok justru membawa malapetaka bagi Partai Hanura di Papua Pegunungan. Ia mengingatkan perjuangan para kader lama yang membesarkan partai “berdarah-darah.”
“Waktu itu Pak Ketum dengan Pak Wiranto, kita 8 Ketua DPC ini berdarah-darah mendukung. Kita bangun partai berdarah-darah. Dan hari ini Senius masuk membawa malapetaka. Sehingga kami menolak Senius Silapok untuk jadi Ketua DPD,” tegas Kenius.
Para ketua DPC mendesak DPP Partai Hanura untuk segera meninjau ulang dan mengambil alih kepemimpinan di Papua Pegunungan. Mereka mengaku sudah siap menyampaikan bukti-bukti tertulis ke DPP.
“Kami secara tegas menyatakan tidak terima sama sekali dengan Saudara Senius sebagai ketua DPD. Kami yakin kami sudah siap, sudah siap figur untuk menggantikan Saudara Senius Hilapok,” kata Petrus Tekege.
“Kami 8 ketua DPC mengajukan mosi tidak percaya kepada DPP untuk ditinjau kembali keputusan Senius Silapok sebagai Ketua DPD Provinsi Papua Pegunungan,” pungkas Kenius.
(Renaldo Tulak)
