Berita

ADKASI Papua Raya Gelar Rakersus di Jayapura, Bendahara Korwil Maluku Papua: Hasil Rumusan Bakal Dibawa ke Mendagri dan Presiden

0
×

ADKASI Papua Raya Gelar Rakersus di Jayapura, Bendahara Korwil Maluku Papua: Hasil Rumusan Bakal Dibawa ke Mendagri dan Presiden

Sebarkan artikel ini
Tampak Rapat Kerja Khusus (Rakersus) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jayapura. (Ist)

Berita Papua, Jayapura — Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar Rapat Kerja Khusus (Rakersus) di Jayapura pada 13-15 November.

Dihadiri seluruh anggota DPRK Se-Tanah Papua, Forum ini menghasilkan sejumlah rumusan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden RI, terutama terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer daerah.

Hal itu disampaikan Bendahara Korwil Maluku-Papua Rakersus ADKASI Se-Tanah Papua yang juga Wakil Ketua II DPRK Kaimana, Setianto di Jayapura, Papua, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, ADKASI lahir dari semangat reformasi 1998 dan dibentuk pada 28 Agustus 2001, sehingga kini telah berusia sekitar 25 tahun.

“ADKASI Pusat membentuk korwil di setiap provinsi. Kegiatan kami bergilir dari Indonesia Barat, Tengah, dan kini di Jayapura untuk wilayah Papua Raya,” ujarnya.

Papua Raya sendiri mencakup enam provinsi, 40 kabupaten, dan dua kota. Rakersus di Jayapura difokuskan pada pembentukan komisi-komisi yang bergerak sesuai bidangnya, yakni kesehatan, pendidikan, otonomi khusus (otsus), dan percepatan pembangunan infrastruktur Papua.

“Setiap komisi sudah dibentuk dan mengeluarkan rumusan. Rumusan-rumusan ini akan kami godok untuk disampaikan kepada Mendagri dan ujungnya kepada Bapak Presiden,” kata Setianto.

Ia menjelaskan, isu-isu utama yang akan disampaikan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Rakersus juga menyoroti persoalan perjalanan dinas yang diatur dalam Perpres 72.

“Kalau dilaksanakan khususnya untuk Papua, kayaknya tidak sesuai. Karena letak geografis Papua, kalau kami melakukan perjalanan dinas ke Jakarta mengacu pada Perpres 72, biayanya terlalu besar dan kami sebagai DPRD akan kesulitan,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Setianto, 6 provinsi di Papua Raya didorong membuat sikap bersama untuk menolak penerapan Perpres 72 di wilayah tersebut.

“Kami mendorong bersama-sama enam provinsi ini untuk menyatakan sikap, khususnya di Papua Raya, bahwa pergub (peraturan gubernur) tidak sesuai dengan Perpres 72,” ujarnya.

Rakersus tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua. Menurut Setianto, Wagub belum menyampaikan isu-isu lokal secara rinci, tetapi telah menyinggung persoalan perjalanan dinas yang disampaikan kepada peserta.

“Puji Tuhan dihadiri Bapak Wakil Gubernur Papua. Beliau belum menyampaikan terkait isu-isu lokal, tetapi terkait perjalanan dinas yang telah disampaikan kepada kami, terkait Perpres 72 memang kalau dilaksanakan khususnya untuk Papua ini kayaknya tidak sesuai,” pungkasnya.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *