Hukum

Gugatan Wakil Bupati Nduga: Kuasa Hukum Maniap Kogoya Beberkan Keterangan Pakar Pemilu, Dr Titi Anggraini di PTUN Jayapura

0
×

Gugatan Wakil Bupati Nduga: Kuasa Hukum Maniap Kogoya Beberkan Keterangan Pakar Pemilu, Dr Titi Anggraini di PTUN Jayapura

Sebarkan artikel ini
Tampak Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH mendampingi Calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya saat sidang gugatan di PTUN Jayapura.

Berita Papua, Jayapura — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menggelar sidang lanjutan gugatan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga dengan agenda pembuktian terakhir pada Rabu (18/11/2026).

Kuasa hukum Maniap Kogoya, Yohanis Sudiman Bakti, menjelaskan bahwa sidang hari ini merupakan pembuktian terakhir. Para pihak, baik penggugat maupun pihak intervensi, mengajukan tambahan bukti surat. Pada kesempatan itu, penggugat menyerahkan keterangan ahli pemilu secara tertulis dari Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“Kesempatan ini penggugat mengajukan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan oleh ahli Pemilu yaitu Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” ujar Yohanis kepada media usai sidang.

Menurut Yohanis, dalam keterangan tertulis yang diserahkan resmi pada sidang hari ini, terdapat kurang lebih 7 kesimpulan dari pendapat ahli mengenai perkara ini. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa sengketa pengisian kekosongan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

“Pendapat yang disampaikan oleh ahli Pemilu ini bahwa sengketa pengisian kekosongan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga itu memang kewenangan PTUN untuk bisa memeriksa dan mengadilinya. Bahwa tidak dilihat dari siapa yang jumlah suaranya terbanyak, kemudian secara otomatis akan dinyatakan sebagai pemenang, tetapi kita melihat pada tahapan-tahapan prosedur yang dilaksanakan dalam proses pemilihan itu,” jelas Yohanis.

Tampak 7 poin krusial Pakar Pemilu Dr. Titi Anggraini, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diterima redaksi Berita Papua.

Ia menambahkan, ada tiga hal yang diuji di PTUN, yakni apakah proses pemilihan sesuai dengan ketentuan undang-undang, apakah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, dan apakah sesuai dengan substansi undang-undang. “Itulah yang diuji di PTUN,” tegasnya.

Yohanis menyatakan bahwa proses perkara kini memasuki tahapan akhir, yaitu pengajuan kesimpulan pada sidang berikutnya.

“Artinya bahwa proses perkara ini tinggal memasuki tahapan akhir yaitu pengajuan kesimpulan untuk sidang berikutnya. Dan setelah itu kita akan menunggu putusan PTUN,” ujarnya.

Ia berharap majelis hakim dapat menilai seluruh tahapan dan alat bukti yang diajukan, baik surat, saksi, maupun ahli.

“Semoga PTUN Jayapura dengan bijak menilai seluruh tahapan ini, alat-alat bukti yang diajukan dalam bentuk surat, saksi maupun ahli. Semoga kewenangan PTUN dalam menguji tentang kewenangan, prosedur dan substansi itu betul-betul dapat dibuktikan melalui hasil putusan,” kata Yohanis.

Lebih lanjut, ia berharap perkara ini menjadi pengalaman berharga bagi tahapan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ke depan, baik bupati maupun wakil bupati.

“Agar tahapannya itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan oleh undang-undang,” pungkasnya.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.

Maniap Kogoya selaku penggugat hadir didampingi 4 kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH

Sidang berikutnya dijadwalkan pada 27 November 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *