Berita Papua, Jayapura — Keterangan Pakar Pemilu Dr. Titi Anggraini, SH, MH yang juga Dosen Universitas Indonesia dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2026/PTUN.JPR antara Maniap Kogoya melawan DPRK Nduga memberikan penekanan penting: perolehan suara terbanyak tidak dengan sendirinya menghapus atau memperbaiki cacat hukum dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030.
Dalam keterangan tertulisnya, ahli menegaskan bahwa kewenangan DPRK dalam memilih Wakil Bupati harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan pencalonan dan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, Dede G. Pagundun, usai sidang di PTUN Jayapura, Rabu (18/11/2026).
Ahli juga menerangkan bahwa keputusan DPRK mengenai penetapan calon terpilih telah menimbulkan akibat hukum dan bersifat final dalam lingkup kewenangan DPRK. Meskipun pengangkatan masih memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri, keputusan tersebut tetap dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara.
Terkait pengusulan calon, ahli berpendapat bahwa dua orang calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung melalui organ yang berwenang. Apabila ketentuan mensyaratkan tanda tangan ketua dan sekretaris atau bentuk persetujuan tertentu, persyaratan tersebut wajib dipenuhi. Fasilitasi kepala daerah maupun hasil pemungutan suara tidak dapat menggantikan persetujuan resmi organ partai politik. Penilaian keabsahannya harus melihat kewenangan dan keabsahan pernyataan kehendak partai politik, bukan semata-mata bentuk atau kop surat.
Ahli selanjutnya menekankan kewajiban penyelenggara untuk melakukan verifikasi secara cermat terhadap seluruh persyaratan calon sebelum penetapan. Berita acara atau pernyataan bahwa calon telah memenuhi syarat tidak cukup apabila tidak disertai dokumen yang menunjukkan persyaratan yang diperiksa, dasar penilaian, waktu penerimaan dan pemenuhan dokumen, serta kesimpulan hasil verifikasi. Apabila verifikasi wajib tidak dilakukan atau persyaratan substantif belum dipenuhi pada waktu yang ditentukan, hal tersebut dapat memengaruhi keabsahan penetapan hasil pemilihan.

Mengenai perlindungan hak calon, ahli menegaskan pentingnya keterbukaan hasil pemeriksaan dan pemberian kesempatan kepada calon untuk mengetahui serta menyampaikan tanggapan. Penyerahan dokumen setelah sengketa timbul tidak otomatis memulihkan kesempatan calon untuk menanggapi hasil pemeriksaan sebelum keputusan ditetapkan. Kepastian jadwal dan kesetaraan perlakuan juga harus dijamin sejak tahap pencalonan, bukan hanya pada saat pemungutan suara.
Dalam hal persyaratan pengunduran diri dari jabatan yang tidak dapat dirangkap, ahli menjelaskan bahwa surat pernyataan pengunduran diri, bukti penerimaan atau persetujuan pejabat berwenang, dan keputusan peresmian pemberhentian merupakan dokumen yang memiliki fungsi hukum berbeda. Karena itu, waktu pemenuhan setiap persyaratan harus diperiksa secara cermat. Dokumen yang diterbitkan kemudian tidak dapat dianggap berlaku surut untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya tanpa dasar hukum yang sah.
Ahli juga memberikan perhatian terhadap upaya administratif dan tenggang waktu gugatan. Keberatan administratif harus diperiksa oleh badan atau pejabat yang berwenang, dengan jawaban yang mempertimbangkan substansi persoalan serta disertai dasar hukum dan dokumen pendukung. Penghitungan tenggang waktu gugatan harus memperhatikan objek keputusan yang disengketakan, waktu penerbitannya, serta penyelesaian upaya administratif yang relevan. Pengetahuan mengenai pemungutan suara pada Maret 2026 tidak serta-merta dapat disamakan dengan pengetahuan terhadap keputusan tertulis DPRK yang baru diterbitkan pada 7 Juli 2026. Namun, upaya administratif yang diwajibkan tetap harus ditempuh sesuai ketentuan hukum. Ahli turut menerangkan bahwa Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar bagi pengadilan untuk menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Lebih lanjut, ahli menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pemeriksaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dapat dinilai berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tanpa harus terlebih dahulu membuktikan adanya motif pribadi atau kepentingan politik pejabat yang bersangkutan.
Pada bagian kesimpulannya, ahli menyatakan bahwa apabila terbukti terdapat pelanggaran esensial terhadap keabsahan pengusulan, pemenuhan persyaratan calon, prosedur wajib, maupun hak prosedural calon, pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan sesuai jenis dan akibat hukum dari cacat yang ditemukan. Pemulihan hak penggugat tidak harus didasarkan pada pembuktian bahwa penggugat pasti akan terpilih apabila proses berjalan benar, melainkan pada hak untuk memperoleh proses pencalonan dan pemilihan yang sah, adil, dan setara. Bentuk serta ruang lingkup pemulihan tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan fakta, alat bukti, dan hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum Penggugat, Dede G. Pagundun, SH, menyampaikan bahwa keterangan ahli tersebut memberikan landasan penting bagi Majelis Hakim untuk menilai perkara secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan hasil pemungutan suara, tetapi juga berdasarkan legalitas seluruh tahapan proses pengisian jabatan.
“Pokok persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan apakah proses yang menghasilkan penetapan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum. Keputusan yang lahir dari proses administrasi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mulai dari pengusulan, verifikasi, pemenuhan persyaratan calon, hingga penetapan,” tegas Dede.
Ia menambahkan bahwa pihak penggugat menghormati kewenangan Majelis Hakim dalam menilai fakta dan alat bukti serta menentukan putusan. Keterangan ahli merupakan bagian dari bahan pertimbangan hukum yang disampaikan secara independen untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara.
“Jabatan publik harus diisi melalui proses yang sah. Demokrasi tidak boleh dipisahkan dari hukum, dan keputusan mayoritas tidak boleh ditempatkan di atas peraturan perundang-undangan,” pungkas Dede.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.
Maniap Kogoya selaku penggugat hadir didampingi 4 kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH
Sidang berikutnya dijadwalkan pada 27 November 2026 dengan agenda penyampaian kesimpulan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.
(Renaldo Tulak)











