Hukum

PTUN Jayapura Batalkan SK Bupati Wondama, Gugatan Tonce Sumuai Dikabulkan

0
×

PTUN Jayapura Batalkan SK Bupati Wondama, Gugatan Tonce Sumuai Dikabulkan

Sebarkan artikel ini
Tampak Kuasa Hukum Tonce Sumuai, Dr. Aloysius Renwarin, SH, MH dan Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH usai menyampaikan pernyataan pers.

Berita Papua, Jayapura — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah menjatuhkan putusan tegas terkait sengketa kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Teluk Wondama, Tonce Sumuai dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang dinilai cacat prosedural.

Perkara dengan nomor registrasi 24/G/2026/PTUN.JPR ini berawal dari pelantikan sejumlah pejabat tinggi pratama oleh Bupati Teluk Wondama pada Maret 2026 lalu. Tonce Sumuai yang merasa dirugikan atas pelantikan tersebut, karena jabatannya dialihkan kepada pejabat lain kemudian menempuh jalur hukum dengan menggugat Bupati Teluk Wondama ke PTUN Jayapura.

Berdasarkan salinan putusan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Ratna Jaya, SH, MH bersama Hakim Anggota Irfan Amos Sampe, SH dan Ad’jdam Riyange Zulfachmi S., SH, memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan membatalkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-01 Tanggal 17 Maret 2026, Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK: 821.2-01 Tanggal 16 Maret 2026 Nomor Urut 7 atas nama Hendrik Mokiri.

Hakim juga mewajibkan Tergugat (Bupati Teluk Wondama) untuk mencabut keputusan tersebut, mengembalikan kedudukan Penggugat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama semula, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00.

Kuasa Hukum Penggugat, Yohanis Sudiman Bakti, saat diwawancarai menjelaskan bahwa majelis hakim menemukan adanya pelanggaran dalam proses penerbitan SK tersebut.

“Putusan PTUN Jayapura menemukan dalam fakta persidangan bahwa terjadi cacat prosedural dalam penerbitan objek sengketa, yaitu surat keputusan Bupati tentang pelantikan itu,” ujar Yohanis di kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners di Jayapura, Rabu (18/11/2026).

Pihak Bupati Teluk Wondama sempat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Manado karena tidak menerima putusan tingkat pertama tersebut. Namun, setelah pihak penggugat (Tonce Sumuai) memasukkan kontra memori banding pada 17 November, sikap pemerintah daerah berubah.

“Tidak berselang berapa jam kemudian, pihak Kabupaten Teluk Wondama mencabut permohonan banding yang diajukan. Nah dalam hal ini, putusan PTUN Jayapura itu inkrah (berkekuatan hukum tetap),” beber Yohanis.

Dengan dicabutnya banding, secara hukum Tonce Sumuai tetap sah menduduki jabatannya sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

“Ini satu hal pembelajaran baru dari masyarakat bahwa ketika pihak dalam hal ini pejabat pimpinan tinggi yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan dari pemerintah daerah, maka punya hak untuk mengajukan gugatan. Dan terbukti hal itu dapat diproses. Hak seseorang itu dilindungi oleh hukum, sepanjang bisa dibuktikan kebenarannya,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan Kuasa Hukum Law Firm Aloysius Renwarin & Partners, Aloysius Renwarin, menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura yang telah memutus perkara secara profesional.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PTUN Jayapura dalam memutuskan perkara ini secara profesional dan memberikan rasa puas bagi kami sebagai pemohon,” ujar Aloysius.

Aloysius menegaskan bahwa dengan dicabutnya banding oleh Bupati, artinya pemerintah daerah telah menerima putusan PTUN. Ia pun mendesak agar Bupati segera mengeksekusi putusan tersebut.

“Kami berharap Pak Bupati Wondama bisa mengaktifkan kembali Pak Tonce Sumuai ini ke jabatan yang sama atau eselon yang sama di Kabupaten Teluk Wondama. Jadi jabatan yang sama, misalnya dia kembali ke Dinas Perikanan dan Kelautan, atau jabatan eselon 2 yang sama,” harapnya.

Lebih lanjut, Aloysius berpesan kepada seluruh kepala daerah di tanah Papua agar lebih berhati-hati dalam melakukan mutasi atau penggantian pejabat. Menurutnya, keputusan mutasi harus melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

“Sebab kalau apabila salah melangkah, ada celah hukum yang akan mereka temui. Ini salah satu langkah baik yang diajukan oleh prinsipal kami, Pak Tonce Sumuai. Satu pembelajaran hukum, pembelajaran aparatur negara yang baik, sehat, menempuh jalur hukum dan mendapat hasil yang luar biasa,” pungkas Aloysius Renwarin.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *