Berita Papua, Lanny Jaya — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wim Kogoya, menyoroti penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Lanny Jaya. Ia mempertanyakan kebijakan penunjukan empat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga merangkap jabatan sebagai Penjabat (Pj) Kepala Kampung.
Menurut Wim, rangkap jabatan tersebut tidak lazim dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat yang seharusnya fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan OPD justru diberi tanggung jawab tambahan memimpin pemerintahan di tingkat kampung.
“Kami mempertanyakan kepada saudara Bupati, penyelenggaraan pemerintahan seperti ini sehat atau tidak? Seorang pimpinan kepala OPD turun menjabat sebagai Pj Kepala Kampung merupakan hal yang aneh. Ini aneh tapi nyata,” tegas Wim.
Ia menyatakan, saat ini jabatan Pj Kepala Kampung di Lanny Jaya didominasi oleh kepala OPD, sekretaris dinas, pejabat eselon III dan IV, hingga kepala distrik dari berbagai dinas, badan, kantor, serta Sekretariat Daerah. Sementara itu, aparatur yang bertugas di tingkat distrik dinilai kurang mendapatkan kesempatan.
Wim menilai kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan pemerintahan kampung. Ia meminta Bupati Lanny Jaya melakukan evaluasi agar penempatan pejabat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain persoalan rangkap jabatan, Wim mendesak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera melaksanakan tahapan pemilihan kepala kampung definitif. Ia menyebut sekitar 354 jabatan kepala kampung definitif masih kosong. Menurutnya, masyarakat di setiap kampung sudah sangat merindukan kehadiran kepala kampung definitif yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat.
“Penjabat dari ASN tidak menjadi persoalan apabila hanya untuk mengisi kekosongan sementara. Tetapi tujuan utama Pj Kepala Kampung adalah mempersiapkan proses pemilihan kepala kampung definitif. Jangan sampai jabatan sementara ini terus diperpanjang tanpa kepastian,” ujarnya.
Wim menegaskan, pemerintah daerah seharusnya segera membentuk panitia pemilihan kepala kampung di tingkat distrik sebagai langkah awal pelaksanaan pemilihan secara langsung. Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk proses pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung telah dialokasikan sebesar Rp7 miliar dalam APBD Induk Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2026.
Namun, hingga memasuki November 2026, ia menilai tahapan pembentukan panitia pemilihan di tingkat distrik belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Anggaran sudah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2026 sebesar Rp7 miliar. Sekarang sudah memasuki bulan November, tetapi proses pembentukan panitia pemilihan di tingkat distrik belum berjalan. Ada apa? Kenapa anggaran sudah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan?” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan sidang perubahan APBD, DPRD seharusnya dapat menetapkan regulasi atau peraturan daerah materi non-APBD yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, Wim meminta Bupati Lanny Jaya segera memerintahkan jajaran terkait menjalankan seluruh tahapan pemilihan, termasuk pembentukan panitia di tingkat distrik, sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Menurutnya, keberadaan kepala kampung definitif sangat penting karena kepala kampung merupakan pemimpin yang dipilih berdasarkan pengetahuan, penilaian, serta kepercayaan masyarakat setempat. Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pemilihan berpotensi membuat roda pemerintahan kampung tidak berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat terganggu.
“Kami akan terus memantau penggunaan anggaran ini sampai akhir tahun. Apabila saudara Bupati tidak disiplin menggunakan APBD sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sama saja tidak menghargai keputusan dan pimpinan sidang DPRD,” pungkas Wim Kogoya.
(Renaldo Tulak)
