Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua menyatakan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) WPFD 2026 yang digelar secara nasional di Jayapura.
Apresiasi itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat penutupan rangkaian, Selasa (5/5/2026).
Menurut Jeri, pemilihan Papua sebagai tuan rumah acara nasional tersebut memiliki makna strategis.
“Kenapa harus di Papua? Mendapatkan informasi itu adalah hak seluruh masyarakat secara merata, berkeadilan, bahkan sampai di Papua. Itu yang pertama, apresiasi yang kita berikan,” ujar Jeri.
Ia juga menyinggung sambutan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang turut menegaskan pentingnya akses informasi bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Jeri menegaskan bahwa pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis.
Ia berharap insan pers dapat memberikan pemberitaan yang berimbang, edukatif, serta mencakup dinamika pemerintahan, sosial, politik, hingga persoalan keamanan di Papua.
“Pers juga kita harapkan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah, khususnya pemerintah Papua, sehingga pemerintahan ini tentunya kita harapkan lebih baik dari yang sudah baik,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan tentang jaminan independensi jurnalis, khususnya saat meliput isu-isu sensitif di Papua, Jeri menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen bersama dengan aparat keamanan.
“Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung kerja-kerja jurnalis. Rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (disebutnya Sorkopimda) kemarin pada saat meeting memberikan garansi teman-teman bisa melakukan peliputan tanpa tekanan, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ada,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa pengaturan teknis, seperti prosedur masuk ke kawasan tertentu atau wilayah perairan, adalah hal yang biasa dan tidak dimaksudkan untuk menghambat tugas jurnalistik.
“Yang jelas kita memberikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja jurnalis yang ada di Papua,” tambah Jeri.
Terkait dukungan konkret pemerintah provinsi untuk penguatan kapasitas jurnalis lokal, seperti pelatihan atau akses data, Jeri mengakui bahwa pada tahun 2026 ini tidak ada program khusus yang dialokasikan secara langsung.
“Sampai saat ini memang secara langsung kalau tahun ini mungkin nggak ada, tapi kerja sama media dengan pemerintah, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita tetap ada. Itu adalah dukungan komplit,” pungkasnya.
Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 tingkat nasional digelar di Jayapura pada 4-5 Mei 2026 berlangsung di lantai 9 aula Lukmen II kantor Gubernur Papua, dihadiri Dewan Pers, Komite Publisher Rights, Asosiasi Wartawan se-Papua, pimpinan media se-Papua, Pemprov Papua, TNI, Polri, LSM, Gereja, mahasiswa dan pelajar.
(Renaldo Tulak)
