Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengusulkan percepatan pembangunan sembilan ruas jalan strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dalam audiensi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Fakhiri menegaskan konektivitas darat merupakan kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi, serta menekan biaya logistik yang masih tinggi.
“Kami datang karena konektivitas Papua, khususnya jalur darat, sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Fakhiri.
Kesembilan ruas jalan strategis yang diajukan meliputi:
1. Sumberbaba — Dawai (Kabupaten Kepulauan Yapen).
2. Botawa — Koweda–Barapasi (Kabupaten Waropen).
3. Burmeso — Koweda–Barapasi (Kabupaten Mamberamo Raya).
4. Waibron — Depapre (Kabupaten Jayapura).
5. Warumbaim — Berap–Demta (Kabupaten Jayapura).
6. Waena — Arso V (Kabupaten Keerom).
7. Junction — Wardo (Kabupaten Biak Numfor).
8. Kemiri — Depapre 2 jalur (Kabupaten Jayapura).
9. Jayapura — Sarmi 2 jalur.
Ruas-ruas tersebut merupakan jalan provinsi dan kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di kawasan utara Papua.
Gubernur Fakhiri menjelaskan akses jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat di kampung-kampung mengangkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas lokal lainnya menuju pusat perdagangan.
“Kami ingin masyarakat yang berada di kampung dapat membawa hasil kebunnya keluar dengan biaya yang lebih murah,” katanya.
Pembangunan jaringan jalan juga diyakini akan menekan harga kebutuhan pokok, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tingginya biaya distribusi.
“Jika akses darat semakin baik, harga bahan pokok di daerah pegunungan juga dapat ditekan,” ujarnya.
Fakhiri memaparkan visi besar Pemprov Papua membangun koridor transportasi darat yang saling terhubung dari Jayapura menuju Biak, Serui, Waropen, Nabire, hingga Sarmi. Jaringan ini juga akan terintegrasi dengan transportasi laut.
“Kalau seluruh jaringan ini dapat terkoneksi, maka lalu lintas darat di Papua akan semakin terintegrasi. Dampaknya bukan hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan,” tegasnya.
Pemprov Papua juga berharap pembangunan jalan dapat diteruskan menuju Mamberamo Raya hingga terhubung dengan Kabupaten Sarmi. Fakhiri mengakui pembangunan jalan ke wilayah pegunungan masih menghadapi tantangan keamanan, sehingga jalur utara diusulkan sebagai alternatif yang lebih memungkinkan untuk segera diwujudkan.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas dukungan selama ini dalam pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air bersih, jaringan irigasi, hingga sarana prasarana perumahan di Papua. Ia menegaskan komitmen Pemprov Papua mendukung program prioritas nasional Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan konektivitas.
Menteri PU Dody Hanggodo menyambut positif usulan tersebut dan membuka peluang kerja sama lebih lanjut melalui balai-balai pelaksana di lingkungan Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang masih menjadi titik hambat konektivitas.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Papua berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar pembangunan konektivitas menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan visi Papua Cerah yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
(Renaldo Tulak)
