Berita Papua, Jayapura — Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih (DPP BMP) Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi sejarah perjalanan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua melalui pembagian selebaran kepada masyarakat di sejumlah titik strategis di Kota Jayapura, Papua, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rangkaian sejarah Papua dalam proses integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlangsung melalui berbagai tahapan diplomasi dan administrasi pemerintahan sejak 1962 hingga 1969.
Materi sosialisasi disajikan dalam bentuk infografis yang memuat kronologi perjalanan PEPERA, mulai dari Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 hingga diadopsinya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2504 (XXIV) pada 19 November 1969.
Dalam infografis tersebut, DPP BMP menjelaskan bahwa proses sejarah Papua menjadi bagian dari NKRI melalui sejumlah tahapan penting yang melibatkan pemerintah Indonesia, Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kronologi dimulai pada 15 Agustus 1962, ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Perjanjian tersebut mengatur mekanisme pengalihan administrasi pemerintahan di wilayah Papua melalui badan sementara PBB.
Selanjutnya, pada 21 September 1962, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 1752 (XVII) yang mencatat Perjanjian New York sekaligus memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.
Pada 1 Oktober 1962, administrasi pemerintahan di wilayah Papua dialihkan dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Kemudian, pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Indonesia.
Memasuki periode 1968–1969, pemerintah Indonesia mempersiapkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat dengan melibatkan perwakilan PBB sesuai ketentuan Perjanjian New York.
Pelaksanaan PEPERA berlangsung secara bertahap pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang dipilih untuk menyampaikan pendapat mengenai status politik Papua.
Pada 6 November 1969, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan laporan pelaksanaan PEPERA kepada Majelis Umum PBB. Selanjutnya, pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2504 (XXIV) yang mencatat laporan Sekretaris Jenderal serta mengapresiasi pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal dan perwakilannya.
Dalam pelaksanaan sosialisasi, pembagian selebaran dimulai sekitar pukul 09.30 WIT di kawasan lampu merah Kotaraja dan berlangsung hingga pukul 10.15 WIT.
Selanjutnya, kegiatan dijadwalkan berlanjut sekitar pukul 10.30 WIT di kawasan lampu merah Abepura, tepatnya di sekitar Kantor Pos. Pada pukul 10.45 WIT, pembagian selebaran dilanjutkan di kawasan lampu merah Kamkey.
Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, DPP BMP juga mencatat adanya kendala di lapangan, khususnya di kawasan lampu merah Abepura dan Waena.
Di kedua lokasi tersebut, simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diketahui sedang melakukan aksi penggalangan dana yang diperuntukkan bagi korban konflik di wilayah Papua Pegunungan.
Situasi tersebut menjadi pertimbangan panitia dalam menyesuaikan titik pelaksanaan pembagian selebaran agar kegiatan sosialisasi tetap dapat berjalan.
Sebagai langkah alternatif, pembagian selebaran dilaksanakan di kawasan lampu merah Kotaraja dan lampu merah Kamkey. Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan selesai sekitar pukul 11.35 WIT.
Melalui kegiatan tersebut, DPP BMP menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejarah kepada masyarakat, khususnya generasi muda Papua, mengenai perjalanan politik dan administrasi Papua pada periode 1962–1969.
PEPERA 1969 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Papua dan Indonesia. Namun, pembahasannya hingga kini masih menjadi bagian dari diskusi sejarah dan politik yang membutuhkan pemahaman secara menyeluruh, berdasarkan dokumen resmi serta berbagai perspektif yang berkembang di masyarakat.
Karena itu, penyampaian informasi sejarah diharapkan tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami peristiwa masa lalu secara kritis, terbuka, dan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan “Papua dalam Bingkai NKRI, Menuju Indonesia Maju” menjadi tema utama yang ditampilkan DPP BMP dalam materi sosialisasi tersebut.
Melalui pembagian selebaran ini, DPP BMP berharap masyarakat dapat mengenal lebih jauh kronologi sejarah PEPERA serta memahami berbagai proses yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah Papua.
(Renaldo Tulak)
